Sikap Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia

Gerakan Rakyat di Tengah-tengah Pertarungan Oligarki

Ruang publik kita hari ini dipenuhi oleh kontradiksi yang makin tajam. Di satu sisi, gemuruh demonstrasi, aksi protes, dan mobilisasi massa yang kerap memadati jalan-jalan protokol kota adalah bukti sahih bahwa daya kritis masyarakat belum sepenuhnya padam. Jalanan menjadi panggung terbuka tempat ketidakpuasan berakumulasi, sebuah indikator bahwa denyut nadi demokrasi kita masih berdetak. Namun, di sisi lain, setiap kali gelombang rakyat tumpah memadati jalanan, sebuah pertanyaan skeptis yang menyakitkan selalu berulang dan membayangi publik: Apakah yang sedang menggugat di luar sana adalah murni suara rakyat melarat, atau sekadar pion dari pertarungan faksi elite politik?

Pertanyaan ini krusial untuk dijawab demi masa depan gerakan sosial kita. Jika gagal menjawabnya dengan jernih, kita akan terus mengorbankan energi rakyat untuk kemenangan faksi elit yang sama-sama menindas. Sejarah pergerakan dunia telah lama membedakan antara dua kutub aksi yang bertolak belakang dalam esensi: “Aksi Massa” yang sejati dan “Putsch“. Aksi massa lahir dari rahim penderitaan objektif rakyat yang dikonsolidasikan menjadi gerakan korektif. Sebaliknya, putsch adalah istilah untuk menggambarkan perebutan kekuasaan sepihak yang dirancang dan digerakkan dari atas oleh segelintir elit atau konspirator. Dalam skema putsch, massa rakyat tidak pernah diposisikan sebagai subjek sejarah, melainkan hanya sebagai tameng hidup dan instrumen penekan demi terjadinya rotasi kekuasaan di lingkaran internal elit itu sendiri.

Jebakan Reduksi Gerakan dan Amuk Massa

Hari ini, tantangan terbesar gerakan rakyat bukanlah keterbatasan jumlah orang di lapangan. Tantangan terdalamnya adalah ancaman reduksi gerakan menjadi sekadar komoditas politik elit. Ketika massa bergerak tanpa panduan ideologis yang kokoh, gerakan tersebut sangat mudah tergelincir ke dalam jebakan spontanitas. Spontanitas adalah kondisi di mana massa bertindak hanya berdasarkan reaksi sesaat terhadap isu permukaan tanpa arah politik yang jelas.

Spontanitas tanpa arah ini sering kali bermanifestasi menjadi amuk massa yang sporadis, aksi kerusuhan, pembakaran fasilitas umum, hingga vandalisme di jalanan. Di mata massa yang marah dan tidak terdidik secara politik, merusak fasilitas umum terasa seperti tindakan perlawanan yang heroik. Padahal, dalam kalkulasi politik, hal itu adalah tanda dari ketidakberdayaan strategi. Aksi destruktif tersebut tidak pernah meruntuhkan struktur kekuasaan, karena kekuasaan oligarkis tidak berdiri di atas kaca-kaca gedung yang pecah, melainkan di atas sistem hukum, dominasi ekonomi, dan monopoli alat kekerasan.

Represi Negara

Ironisnya, kekacauan fisik di lapangan justru menjadi pembenaran hukum dan moral bagi penguasa untuk melakukan serangan balik yang brutal (backlash). Atas nama ketertiban umum dan stabilitas nasional, negara mendapatkan legitimasi penuh dari publik yang ketakutan untuk melegitimasi represi. Kekuasaan akan menggunakan momen ini untuk mengerahkan aparat keamanan dalam skala besar, membatasi ruang sipil, hingga melakukan penangkapan massal.

Ketika represi itu terjadi, terjadilah tragedi terbesar dalam politik jalanan. Para elit yang merancang skenario di balik layar tetap aman di ruang kekuasaannya. Sementara itu, rakyat, buruh, mahasiswa, dan pedagang kecil yang mencari nafkah di sekitar lokasi yang harus menjadi korban langsung di lini depan. Mereka harus berhadapan dengan gas air mata, kriminalisasi, kehilangan mata pencaharian, hingga kehilangan nyawa. Lebih jauh lagi, vandalisme dan pembakaran justru menggeser substansi tuntutan rakyat menjadi isu keamanan nasional. Akibatnya, substansi ketidakadilan yang digugat menguap begitu saja dari ruang diskursus publik.

Membangun Kesadaran Programatik: Syarat Mutlak Organisasi Massa

Oleh karena itu, aksi massa yang sejati tidak boleh instan, reaktif, atau spontan. Gerakan rakyat tidak bisa lagi dibangun dengan cara mengumpulkan massa secara instan lewat tren media sosial tanpa adanya basis pengorganisasian yang riil. Ia harus lahir secara organik dari rahim kesadaran programatik rakyat. Kesadaran programatik berarti rakyat memahami secara ilmiah akar masalah struktural yang menindas mereka, bukan sekadar memprotes gejala permukaan.

Deklarasi KP-KPBI 2015

Tanpa kesadaran ini, gerakan rakyat akan selalu berada dalam kondisi bahaya:

• Rentan ditunggangi oleh kepentingan faksi elit dan oligarki.
• Mudah gembos di tengah jalan begitu dilemparkan janji-janji palsu.
• Terjebak dalam provokasi kekerasan yang kontraproduktif dan merugikan barisan sendiri.

Sejarah mengajarkan bahwa perubahan sosial yang fundamental selalu berakar pada organisasi massa yang terorganisir dan terdidik secara politik, bukan amuk massa yang sporadis. Perubahan tidak pernah dihasilkan oleh kemarahan yang meledak dalam satu malam lalu padam pada keesokan harinya.

Partai Buruh: Alat Politik Disiplin dan Pusat Pendidikan Rakyat

Guna memimpin rakyat agar tidak reaktif dan terjebak dalam skema pertarungan elit, dibutuhkan sebuah alat politik yang disiplin: Partai Buruh. Keberadaan Partai Buruh tidak boleh direduksi maknanya hanya sekadar mesin pemilu yang dibentuk untuk kontestasi lima tahunan demi berburu kursi parlemen. Jika fungsinya hanya demikian, maka ia tidak ada bedanya dengan partai borjuis yang sibuk mengumpulkan suara lalu melupakan konstituennya.

Lebih dari itu, partai harus menjadi pusat pendidikan politik yang konsisten, radikal, dan permanen bagi rakyat jelata di akar rumput. Partai harus hadir di pabrik, sawah, dan perkampungan miskin kota setiap hari sebagai sekolah besar tempat kaum tertindas belajar membaca struktur sosial. Melalui pendidikan politik inilah, tugas utama partai dijalankan, yaitu mengubah amarah spontan rakyat yang destruktif menjadi aksi massa yang teratur, sadar, terencana, dan terarah pada target struktural.

Kemarahan buruh, tani, dan kaum miskin kota akibat penindasan ekonomi tidak boleh dibiarkan meledak begitu saja tanpa arah. Partai bertindak sebagai “pelopor” yang mengubah energi amuk massa yang sporadis menjadi hantaman politik yang terukur. Hanya dengan jalan kemandirian organisasi inilah, rakyat tidak lagi menjadi pion murah dalam drama politik elit, melainkan bangkit sebagai sutradara atas nasib dan masa depannya sendiri.

Aksi May Day 2017

KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) sebagai alat Persatuan Perjuangan Kelas Buruh mendesak negara untuk menjalankan minimum program bagi kesejahteraan rakyat:

1. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset
2. Sahkan Undang-Undang Perlindungan Buruh
3. Reformasi Undang-Undang Perpajakan
4. Reformasi Undang-Undang Pemilu
5. Laksanakan Reforma Agraria Sejati
6. Bangun Industrilisasi Nasional dan Nasionalisasi Aset Strategis
7. Perumahan Layak Bagi Buruh
8. Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Jakarta, 27 Agustus 2026

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia

Ketua Umum : Ilhamsyah

Sekretaris Jenderal : Damar Panca Mulya