Koperasi sebagai Fondasi Pengorganisiran Akar Rumput dan Kepemimpinan Buruh Perempuan

Oleh : Jumisih & Hizkia Yosie Polimpung

Ringkasan

Tulisan ini berangkat dari kesadaran bahwa gerakan buruh menghadapi kontradiksi yang semakin tajam antara kebutuhan memperbesar organisasi dan keterbatasan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Dalam situasi kerja yang semakin informal, fleksibel, dan tidak menentu, terutama setelah berbagai kebijakan yang memperluas outsourcing dan kerja kontrak, buruh—khususnya buruh perempuan—menghadapi kerentanan yang semakin besar baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembangunan koperasi dan ekonomi mandiri kelas pekerja perlu dipandang sebagai bagian dari strategi politik pengorganisiran, bukan sekadar usaha sampingan. Koperasi dapat menjadi sarana memperkuat daya tahan anggota, memperbesar basis organisasi, mengembangkan kepemimpinan buruh perempuan, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan kelas pekerja terhadap tekanan pasar kerja yang eksploitatif, pasar komoditas yang semakin mahal, dan pasar uang yang semakin tidak menentu. Berangkat dari pengalaman FSBPI, tulisan ini menekankan pentingnya membangun koperasi yang ditopang oleh pendidikan politik, literasi keuangan, konsumsi internal anggota, profesionalisasi pengelolaan usaha, serta pembagian kerja yang jelas antara fungsi ekonomi dan fungsi pengorganisiran. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi sumber pendanaan tambahan, melainkan fondasi ekonomi-politik yang memperkuat solidaritas, kemandirian, dan kemampuan kelas pekerja untuk menopang perjuangan jangka panjangnya.

Refleksi Internal KPBI

Gerakan buruh hari ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Di satu sisi, ada kebutuhan organisasi harus terus membesar untuk menandingi kekuatan rezim, ada kebutuhan pengorganisiran, advokasi kasus, pendidikan politik, konsolidasi anggota, aksi-aksi, hingga kebutuhan kongres organisasi. Secara ekonomi, semua itu membutuhkan biaya tidak sedikit. Tetapi di sisi lain, kemampuan organisasi untuk bertumpu pada iuran anggota masih sangat terbatas. Iuran yang dihimpun DEN KPBI pada 2025 masih sangat kecil dan, celakanya, bergantung pada upah buruh yang justru semakin ditekan oleh sistem kerja murah dan fleksibel.

Dalam situasi ini, buruh perempuan adalah pihak yang paling rentan karena menghadapi beban berlapis-lapis, kerja upahan yang tidak pasti, rentan berpindah atau berganti-ganti pekerjaan yang tidak pasti, tanpa lepas dari kerja domestik, biaya reproduksi sosial, hingga tanggung jawab menopang keluarga.

Situasi itu diperparah oleh kebijakan UU Cipta Kerja (bahkan sekarang Permenaker 7/2026) yang memperluas outsourcing, kontrak pendek, dan informalisasi kerja. Buruh mudah di-PHK, kehilangan kepastian pendapatan, dan sulit membangun stabilitas hidup. Dampaknya, melemahkan posisi buruh di tempat kerja dan organisasi gerakan dalam jangka panjang. Sementara pengusaha dan pemerintah terus bergerak cepat memperkuat modal, regulasi, teknologi, dan kontrol terhadap tenaga kerja, gerakan buruh sering kali masih bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Sungguh ironis. Informalisasi tenaga kerja juga berdampak pada sulitnya buruh membangun kekuatan kolektifnya, yaitu berserikat.

***

Kita perlu berhenti melihat gerakan hanya dalam perspektif moral yang sering menghabiskan energi, waktu, dan emosi organisasi. Gerakan buruh harus bergerak dengan perspektif yang lebih maju, strategis, dan berorientasi pada pembesaran basis. Diskusi organisasi harus diarahkan pada bagaimana menambah anggota, memperkuat federasi, memperluas FSA, dan mentarget puluhan ribu anggota terdidik dan paham perjuangan kelas. Tanpa pembesaran basis, gerakan akan terus berada dalam posisi defensif dan mudah diserang balik.

Kita mesti jujur mengakui bahwa kebutuhan keuangan dalam pembangunan gerakan seringkali luput dalam pemikiran-pemikiran atau diskusi-diskusi kita. Karena itu dalam merumuskan strategi pengorganisiran ke depan kita tidak bisa hanya melulu berbicara soal militansi dan kesadaran, tetapi juga harus memperhitungkan ketahanan ekonomi anggota dan organisasi. Kalau tidak, perlahan anggota akan habis karena organisasi tidak mampu menjawab tekanan hidup sehari-hari. Dalam kondisi kerja yang semakin informal dan tidak pasti, gerakan membutuhkan terobosan pengorganisiran yang mampu menghubungkan perjuangan politik dengan kebutuhan hidup anggota.

Tulisan kami mengusulkan pembangunan koperasi dan kemandirian ekonomi kelas pekerja sebagai strategi politik organisasi, bukan sekadar usaha sampingan untuk bertahan hidup.Koperasi bisa menjadi alternatif pembiayaan di luar donor dan iuran organisasi, sekaligus memperkuat solidaritas dan daya tahan anggota. Lebih dari itu, koperasi dapat menjadi ruang penguatan akar rumput dan kepemimpinan buruh perempuan melalui ekonomi kolektif yang lebih dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Ke depan, KPBI membutuhkan cetak biru penguatan koperasi dan ekonomi kolektif yang berangkat dari pengalaman keseharian, termasuk dari kegagalan dan keterbatasan yang pernah  kita alami. Karena hanya dengan fondasi ekonomi politik yang lebih mandiri, gerakan buruh bisa membangun perjuangan jangka panjang yang kuat, tahan krisis, dan siap menghadapi kekuatan modal dan negara yang bergerak jauh lebih cepat dari kita.

Buruh Perempuan dan Penguatan Ekonomi Mandiri Kelas Pekerja

Penguatan akar rumput gerakan buruh tidak bisa dipisahkan dari penguatan posisi buruh perempuan. Hari ini, buruh perempuan menjadi kelompok yang terdampak oleh PHK, kerja fleksibel, outsourcing, upah murah, lemahnya perlindungan hukum termasuk perlindungan hak maternitasnya. Padahal, tak jarang buruh Perempuan adalah penopang utama ekonomi keluarga. Karena itu buruh perempuan harus menjadi pusat strategi pengorganisiran, bukan sekedar massa cair.

Penguatan posisi buruh perempuan tidak hanya penting karena mereka mengalami bentuk eksploitasi yang berlapis-lapis. Lebih dari itu, sejarah gerakan rakyat menunjukkan bahwa gagasan kepemimpinan yang paling demokratis justru sering lahir dari kelompok yang paling tertindas dalam suatu sistem. Karena mereka mengalami secara langsung berbagai bentuk ketidakadilan, mereka memiliki kemampuan untuk melihat persoalan secara lebih utuh dan mendorong arah perjuangan yang lebih inklusif. Karena itu, keterlibatan dan kepemimpinan buruh perempuan perlu diarusutamakan sebagai bagian dari strategi demokratisasi gerakan, bukan sekadar sebagai bentuk representasi atau afirmasi.

Pengorganisiran buruh Perempuan bisa berangkat dari pengalaman hidup keseharian, bukan hanya dari isu hubungan industrial. Persoalan seperti maternitas, daycare, pelecehan seksual, kesehatan reproduksi, transportasi aman, beban kerja domestik, dan biaya hidup adalah realitas yang langsung dihadapi buruh perempuan. Ketika organisasi hadir dalam persoalan konkret, akar rumput akan lebih kuat karena anggota merasa perjuangan serikat dekat dengan kehidupan mereka.

Penguatan akar rumput wajib mempertimbangkan pembangunan ekonomi mandiri kelas pekerja. Ketergantungan pada rezim kerja yang rentan dan tidak pasti membuat banyak buruh sulit bertahan saat terjadi PHK atau union busting. Karena itu koperasi buruh, usaha kolektif, dana solidaritas, dan jaringan ekonomi antar-anggota amatlah penting untuk memperkuat daya tahan organisasi. Bagi buruh perempuan, ruang ekonomi kolektif ini dapat membantu mengurangi kerentanan ekonomi yang mereka hadapi.

Di tengah situasi sekarang, koperasi menjadi semakin urgent untuk mulai memandirikan dan mengindependenkan penghidupan kelas pekerja dari tekanan pasar yang terus menghimpit dan belum menunjukkan tanda-tanda pelambatan, apalagi penghentian. Kelas pekerja hari ini menghadapi tekanan sekaligus dari pasar kerja yang semakin fleksibel, tidak menentu, sarat outsourcing, pelecehan martabat, dan upah murah; pasar komoditas yang terus mengalami kenaikan harga akibat inflasi, gejolak geopolitik, oligopoli, dan kartel harga; serta pasar uang yang nilainya semakin tidak menentu akibat ketegangan geopolitik global dan kecenderungan privatisasi kekuasaan dolar Amerika Serikat. Dalam kondisi seperti ini, koperasi bukan hanya alat ekonomi, melainkan juga instrumen perlindungan kolektif bagi kelas pekerja.

Namun demikian, misi kemandirian ekonomi tidak boleh menggantikan perjuangan melawan kebijakan anti-buruh dan eksploitasi sistem kerja. Pembangunan ekonomi kolektif harus menjadi alat untuk memperkuat solidaritas, posisi tawar, dan keberanian politik buruh, bukan sekadar cara bertahan hidup.

Pada akhirnya, masa depan gerakan buruh ditentukan oleh sejauh mana organisasi mampu menghubungkan perjuangan kelas dengan kehidupan sehari-hari buruh perempuan. Ketika buruh perempuan diberi ruang untuk memimpin, menentukan arah organisasi, dan membangun kekuatan ekonomi kolektif, gerakan buruh akan menjadi lebih kuat, lebih demokratis, dan lebih dekat dengan realitas langsung kelas pekerja. Koperasi harus dibangun dan diperkuat untuk mendukung kerja pengorganisiran, bukan menggantikan pengorganisiran itu sendiri. Karena itu, perlu ada dorongan untuk mengembangkan kerja-kerja perkoperasian yang ditangani oleh kader atau tim dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan keahlian yang lebih khusus sehingga memiliki fokus dan kapasitas kerja yang memadai. Yang diperlukan adalah pemisahan fungsi kerja, bukan pemisahan arah politik. Baik kerja perkoperasian maupun kerja pengorganisiran merupakan dua medan perjuangan yang saling melengkapi dan bermuara pada tujuan yang sama, yaitu memperkuat kekuatan, kemandirian, dan kesejahteraan kelas pekerja.

Usulan Penguatan Kepemimpinan Buruh Perempuan di KPBI

Penguatan kepemimpinan buruh perempuan di KPBI bisa dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya:

1. Membangun Sekolah Politik dan Kaderisasi Perempuan secara rutin, yang berisi pendidikan dan diskusi terkait feminisme, reproduksi sosial, kesadaran kelas, dan lain-lain. Sekolah politik ini mendorong lahirnya juru bicara perempuan KPBI, juru negosiator perempuan KPBI, juru pengorganisiran, bahkan piwai memimpin aksi dan demonstrasi.
2. Memperbesar keterwakilan perempuan dalam struktur dan pengambilan keputusan organisasi di setiap FSA sampai DEN KPBI. Mereka bertugas memastikan isu buruh perempuan menjadi agenda utama perjuangan, setara dengan isu lain.
3. Mengaktifkan kembali Bidang Perempuan KPBI dengan penanggungjawab khusus (menjadi pengurus), dari level FSA sampai DEN KPBI.  Bidang Perempuan ini juga bertanggungjawab untuk memfasilitasi mekanisme perlindungan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan di dalam organisasi.
4. Mendorong Perempuan KPBI mengambil tanggung jawab/jabatan dalam struktur koperasi dari tingkatan basis sampai nasional.
5. Mengembangkan pendidikan literasi keuangan, perencanaan usaha, dan perencanaan bisnis kolektif yang berperspektif kelas pekerja dan perempuan. Pendidikan ini bertujuan memperkuat kemampuan anggota dalam mengelola keuangan rumah tangga, memahami koperasi, membaca risiko ekonomi, serta membangun usaha kolektif yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata buruh perempuan.

Penguatan gerakan buruh tidak hanya ditentukan oleh jumlah massa, tetapi juga oleh sejauh mana perempuan kelas pekerja diberi ruang untuk memimpin, mengaktualisasikan diri, menentukan arah perjuangan mereka sendiri, dan difasilitasi oleh organisasi. Kepemimpinan perempuan bukan sekadar soal keterwakilan, melainkan bagian dari upaya membangun tradisi kepemimpinan yang lebih demokratis, partisipatif, dan berakar pada pengalaman kelompok yang paling terdampak oleh ketidakadilan sistem yang ada.

Koperasi sebagai Media Pengorganisiran

Pengalaman FSBPI menunjukkan bahwa membangun ekonomi mandiri kelas pekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar memiliki banyak jenis usaha. Meski demikian, berbagai inisiatif yang telah dibangun menunjukkan capaian yang cukup maju untuk ukuran organisasi buruh, mulai dari koperasi simpan pinjam, katering, paket internet, produksi kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, dan karbol, hingga kerja sama pangan dengan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) serta pengembangan usaha ecoprint. Beragam inisiatif tersebut mencerminkan adanya upaya yang serius dan berkelanjutan untuk membangun ekosistem ekonomi kolektif kelas pekerja. Dengan kata lain, organisasi tidak hanya hadir dalam momen-momen aksi dan advokasi, tetapi juga mulai merintis fondasi material yang dapat menopang kehidupan anggota serta memperkuat daya tahan gerakan dalam jangka panjang.

Namun, banyak koperasi yang lahir dari gerakan rakyat menghadapi persoalan yang serupa: usaha dapat berjalan dan bertahan, tetapi belum mampu menjadi fondasi ekonomi yang benar-benar menopang organisasi dan organiser, apalagi berkembang menjadi alternatif yang berarti terhadap dominasi ekonomi kapitalis. Beberapa faktor yang menjelaskan kondisi tersebut antara lain:

1. Skala ekonomi gerakan masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan organisasi. Modal, jaringan distribusi, teknologi, dan kapasitas manajemen yang dimiliki koperasi masih terbatas, sementara di saat yang sama harus berhadapan dengan pasar yang ditopang oleh modal yang jauh lebih besar, tenaga kerja yang lebih terspesialisasi, serta sistem manajemen yang lebih matang dan efisien. Akibatnya, usaha tetap berjalan, tetapi surplus yang dihasilkan sering kali belum cukup besar untuk menopang pengembangan organisasi secara signifikan.
2. Organiser sering memikul berbagai fungsi sekaligus. Tidak sedikit kader yang harus menjalankan kerja politik, kerja ekonomi, dan bahkan kerja advokasi dalam waktu yang bersamaan. Padahal, mengorganisir buruh sudah menuntut energi, waktu, dan konsentrasi yang besar. Di sisi lain, mengelola usaha juga memerlukan kemampuan administrasi, produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan yang tidak kalah serius. Ketika seluruh beban tersebut ditumpukan pada orang yang sama, biasanya salah satu fungsi akan mengalami pelemahan.
3. Koperasi belum memiliki basis konsumsi internal yang cukup kuat. Organisasi mungkin telah berhasil menghadirkan berbagai produk dan layanan, tetapi anggota belum sepenuhnya menjadikan koperasi sebagai pusat pemenuhan kebutuhan ekonominya. Padahal, kekuatan utama koperasi terletak pada kemampuannya membangun sirkulasi ekonomi di antara anggota sendiri. Tanpa komitmen dan loyalitas konsumsi internal yang kuat, koperasi akan sulit tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang besar, stabil, dan berkelanjutan.
4. Keanggotaan koperasi belum sepenuhnya dibarengi dengan pendidikan yang memadai. Anggota perlu memahami bahwa mereka bukan hanya pengguna layanan, tetapi juga pemilik koperasi. Kesadaran mengenai prinsip-prinsip perkoperasian, kepemilikan bersama, ekonomi kolektif, literasi keuangan, perencanaan usaha, dan posisi koperasi sebagai instrumen perjuangan ekonomi kelas pekerja tidak tumbuh dengan sendirinya. Semua itu harus dibangun melalui pendidikan yang berkelanjutan dan sistematis. Tanpa pendidikan, koperasi akan mudah dipahami hanya sebagai penyedia jasa atau tempat memperoleh manfaat ekonomi jangka pendek, bukan sebagai alat pembangunan kekuatan kolektif kelas pekerja.

Pengalaman FSBPI menunjukkan adanya upaya nyata untuk membangun model gerakan buruh yang tidak hanya berfokus pada perjuangan menuntut hak, tetapi juga mulai merintis basis ekonomi kelas pekerja sendiri. Jika dikembangkan secara konsisten, koperasi bukan sekadar sumber pendanaan tambahan bagi organisasi. Lebih dari itu, koperasi berpotensi menjadi fondasi kekuatan ekonomi-politik gerakan yang lebih mandiri, lebih tahan menghadapi krisis, serta lebih dekat dengan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari anggota, terutama buruh perempuan dan lapisan akar rumput. Dalam jangka panjang, koperasi juga dapat menjadi sarana bagi kelas pekerja untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan mereka pada pasar kerja yang semakin tidak pasti, pasar komoditas yang semakin mahal, dan pasar uang yang semakin bergejolak, melalui pembangunan sistem ekonomi kolektif yang lebih demokratis dan berorientasi pada kebutuhan anggota dan bukan profit.

Tantangan & Keseimbangan Gerak Ekonomi dan Pengorganisiran

Tantangan terbesar dalam membangun koperasi kelas pekerja adalah menjaga keseimbangan antara kerja ekonomi dan kerja pengorganisiran. Organisasi buruh bukanlah perusahaan yang semata-mata mengejar keuntungan, tetapi pada saat yang sama organisasi buruh juga tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan semangat politik. Kebutuhan pengorganisiran, pendidikan politik, advokasi, konsolidasi, dan pembesaran basis terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara kondisi ekonomi anggota justru semakin rapuh akibat PHK, kerja fleksibel, outsourcing, dan tekanan upah murah. Dalam situasi tersebut, koperasi buruh juga harus berhadapan dengan berbagai persoalan praktis seperti gagal bayar, perputaran modal yang lambat, keterbatasan akses permodalan, hingga sulitnya membangun kesadaran anggota untuk berkoperasi dan berpartisipasi secara kolektif.

Persoalan lainnya adalah masih terbatasnya kapasitas pengelolaan usaha. Kita perlu mengakui bahwa gerakan buruh masih berada dalam proses belajar membangun koperasi sebagai bagian dari perjuangan kelas. Kemampuan dalam bidang pemasaran, distribusi, administrasi keuangan, pengembangan usaha, dan manajemen organisasi ekonomi masih perlu terus diperkuat. Akibatnya, tidak jarang usaha dijalankan dengan semangat dan komitmen yang tinggi, tetapi belum ditopang oleh sistem pengelolaan yang memadai. Sebaliknya, ketika usaha mulai berkembang, organisasi kadang terlalu terserap pada urusan produksi, omzet, dan ekspansi usaha hingga perlahan menjauh dari anggota serta melemahkan fokus pada kerja pengorganisiran dan pendidikan politik. Karena itu, koperasi membutuhkan pembagian kerja yang jelas, mekanisme koordinasi yang rapi, serta kepemimpinan organisasi yang mampu memastikan bahwa kerja ekonomi dan kerja pengorganisiran berkembang secara seimbang dan saling memperkuat.

Oleh karena itu, persoalannya bukan memilih antara politik atau ekonomi, melainkan memastikan keduanya bergerak dalam arah strategis yang sama. Sistem koperasi harus dirancang untuk memperkuat daya tahan organisasi dan anggota, sementara kerja pengorganisiran memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tetap berpijak pada kepentingan dan kebutuhan kelas pekerja. Koperasi tidak boleh terlepas dari proyek politik pembebasan kelas pekerja, tetapi juga tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai pelengkap organisasi yang dikelola seadanya. Tanpa keseimbangan tersebut, gerakan berisiko terjebak pada dua kutub yang sama-sama bermasalah: kuat secara politik tetapi rapuh secara ekonomi, atau kuat secara usaha tetapi kehilangan orientasi perjuangan kelas. Sebaliknya, ketika keduanya terhubung secara erat, koperasi dapat menjadi fondasi material yang menopang pengorganisiran, sementara pengorganisiran memastikan bahwa pembangunan ekonomi kolektif tetap menjadi alat untuk memperbesar kekuatan, solidaritas, dan kemandirian kelas pekerja.

Tahapan-tahapan

1. Menyamakan Perspektif Politik Koperasi

Koperasi harus dipahami bukan sekadar alat mencari dana organisasi, tetapi alat membangun daya tahan, solidaritas, dan kemandirian kelas pekerja dari jerat kapitalisme. Karena itu, koperasi harus menjadi bagian dari strategi pengorganisiran dan penguatan akar rumput yang dipahami secara merata di seluruh anggota dan pimpinan serikat di lingkungan KPBI.

2. Memetakan Pengalaman Lapangan Tiap Federasi

KPBI perlu mendata dan mengevaluasi pengalaman berkoperasi di tiap FSA meliputi: usaha apa yang berkembang, usaha yang gagal, kendala utama yang dihadapi, model pengelolaan koperasi, keterlibatan anggota dan dampaknya bagi organisasi. Dari sini bisa disusun model kerja koperasi yang lebih realistis dan sesuai kesanggupan dan kebutuhan gerakan.

3. Memisahkan Kerja Politik dan Kerja Ekonomi

Organiser tidak bisa terus memikul kerja organisasi sekaligus mengelola usaha. KPBI perlu mulai menyiapkan kader khusus ekonomi koperasi; tim pengelola profesional; pelatihan manajemen, distribusi, dan keuangan; serta sistem administrasi yang lebih rapi dan transparan.  Kefokusan ini dibutuhkan, dan mesti menjadi tanggung jawab utama tim ekonomi mandiri/koperasi. Adapun pekerjaan lain, sifatnya membantu.

4. Memperkuat Konsumsi Internal Anggota

Koperasi akan sulit berkembang kalau anggota masih bergantung pada pasar luar. Karena itu, perlu dibangun budaya membeli produk koperasi sendiri; menggunakan layanan internal organisasi dan membangun sirkulasi ekonomi antar anggota serta antar federasi. KPBI bisa mulai melakukan pendataan kebutuhan anggota apa saja, sehingga itu yang akan menjadi landasan pembangunan ekonomi anggota untuk di penuhi. Anggota adalah pasar kita, kebutuhan-kebutuhan utama anggota, adalah ruang untuk melakukan pengorganisiran berbasis ekonomi.

Penguatan konsumsi internal ini harus dibarengi dengan pendidikan literasi keuangan dan perencanaan bisnis kolektif. Anggota perlu memahami bagaimana mengelola keuangan rumah tangga, memanfaatkan koperasi sebagai instrumen ekonomi bersama, serta menyusun perencanaan usaha yang realistis berdasarkan kebutuhan kelas pekerja dan keluarganya. Pendidikan semacam ini sangat penting, khususnya bagi buruh perempuan yang sering menjadi pengelola utama ekonomi rumah tangga sekaligus penopang ekonomi keluarga.

5. Membangun Jaringan Ekonomi Antar Federasi

Produk dan layanan koperasi antar federasi harus mulai saling terhubung. Misalnya distribusi pangan, kebutuhan aksi, simpan pinjam, produksi rumah tangga, hingga pemasaran produk anggota. Tujuannya agar koperasi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi jaringan ekonomi kolektif kelas pekerja.

6. Menjaga Keseimbangan Politik dan Profesionalisme

Koperasi gerakan tidak bisa hanya mengandalkan semangat solidaritas, tetapi juga tidak boleh kehilangan ruh politiknya. Karena itu, pengelolaan harus demokratis, transparan, akuntabel, melibatkan perempuan dan tetap terhubung dengan pendidikan politik organisasi.

7. Fokus pada Kebutuhan Hidup Buruh Sehari-hari

Pengembangan koperasi sebaiknya dekat dengan kebutuhan anggota, seperti: pangan (sembako), kebutuhan rumah tangga, simpan pinjam, daycare, transportasi dan usaha berbasis komunitas. Karena dari kebutuhan sehari-hari itulah solidaritas ekonomi kelas pekerja bisa tumbuh lebih kuat.

8. Membuat Formulasi Peta Jalan Perencanaan Koperasi sebagai Fondasi Gerakan

Tujuan akhirnya bukan hanya membangun usaha, tetapi membangun fondasi ekonomi politik gerakan buruh yang lebih mandiri, tahan krisis, dan mampu menopang perjuangan jangka panjang kelas pekerja. Koperasi harus diposisikan sebagai alat transisi untuk secara bertahap memutus ketergantungan kelas pekerja terhadap pasar kerja yang semakin eksploitatif, pasar komoditas yang semakin mahal dan dikendalikan oleh oligopoli, serta pasar uang yang semakin tidak menentu akibat gejolak geopolitik global. Melalui pembangunan jaringan produksi, distribusi, konsumsi, pembiayaan, dan solidaritas ekonomi yang dimiliki serta dikendalikan secara kolektif oleh anggota, koperasi dapat menjadi ruang bagi kelas pekerja untuk merebut kembali sebagian kendali atas syarat-syarat kehidupannya sendiri. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi fondasi ekonomi gerakan, tetapi juga menjadi sarana membangun kemandirian material kelas pekerja dari tekanan pasar yang semakin sulit diprediksi dan dikendalikan.

***