HINGGA AKHIRNYA KAMI BERDIRI DI SINI

Oleh Prana Rifsana

Dikotomi antara kerah putih dan kerah biru saat itu masih begitu kental tertanam di masyarakat. Orde Baru berhasil menanamkan paradigma itu sedemikian dalam, bahkan hingga ke dalam tubuh gerakan pekerja sendiri. Seolah-olah pekerja yang mengenakan kemeja, berdasi, bekerja di gedung-gedung tinggi ber-AC, duduk di balik meja dan menggunakan komputer, memiliki dunia yang berbeda dengan mereka yang bekerja di pabrik, di jalanan, di pelabuhan, atau di bawah teriknya matahari.

Kami pun pernah berada di dalam dunia itu. Bekerja di gedung tinggi dengan ruangan yang sejuk, fasilitas yang nyaman, pakaian kerja yang rapi, dan penghasilan yang pada saat itu terasa cukup untuk menjalani kehidupan. Kenyamanan itu perlahan membentuk batas. Tanpa disadari, kami mulai melihat persoalan ketenagakerjaan hanya dari apa yang terjadi di sekitar meja kerja kami sendiri.

Padahal, di balik dinding kaca gedung-gedung mentereng itu, ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang bekerja. Ada ‘serigala-serigala oligarki’ yang terus mengamati, berkoordinasi, membuat rencana, menyusun kebijakan dan peraturan, menghitung keuntungan, menentukan target, dan pada akhirnya memeras keringat para pekerja hingga kering dan tak setetespun keringat itu keluar. Mereka tidak selalu terlihat. Tidak selalu hadir di hadapan pekerja. Tetapi keputusan mereka dapat menentukan apakah seorang pekerja masih memiliki pekerjaan esok hari atau tidak.

Pemutusan Hubungan Kerja pun perlahan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Sebiasa seorang pekerja datang bekerja setiap pagi, menerima target, mengejar angka, atau bahkan mengundurkan diri dari perusahaan. Namun, benarkah semua pengunduran diri itu benar-benar lahir dari kehendak pekerja?

Di balik sebagian surat pengunduran diri, ternyata terdapat proses yang panjang. Target kerja yang tidak tercapai dijadikan dasar tekanan. Evaluasi kinerja berubah menjadi alat untuk mendorong pekerja keluar. Tekanan diberikan secara terus-menerus hingga pada akhirnya pekerja berada pada satu pilihan yang sebenarnya bukan pilihan, menandatangani surat pengunduran diri.

Secara administratif, perusahaan tidak perlu menyebutnya sebagai Pemutusan Hubungan Kerja. Tidak perlu ada proses PHK yang harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Cukup sebuah tanda tangan dari pekerja, dan sebuah persoalan ketenagakerjaan seolah-olah selesai. Tetapi bagi pekerja, persoalannya tidak pernah sesederhana itu.

Fenomena itu membawa kami keluar dari gedung mentereng ber-AC tersebut, mulai melihat dunia dari sudut yang berbeda. Kami mulai mencari informasi. Mengumpulkan data. Membaca peraturan. Bertemu dengan pekerja dari perusahaan lain. Mendengarkan cerita mereka. Membandingkan apa yang terjadi di tempat kami dengan apa yang terjadi di tempat lain.

Perjalanan itu perlahan membawa kami semakin jauh. Hingga pada satu titik, kami sampai di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jalan Diponegoro, Jakarta. Kedatangan kami bukan sekadar untuk mencari jaringan, tetapi untuk membangun kerja sama dalam memberikan pelatihan, edukasi, opini hukum, serta menyediakan layanan konsultasi hukum di lingkungan kerja. Semua itu kami lakukan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan anggota.Di Jalan Diponegoro itulah kami tidak hanya bertemu dengan para paralegal dan pengurus LBH Jakarta.

Kami juga bertemu dengan banyak aktivis buruh dari berbagai serikat pekerja, federasi, dan konfederasi yang datang dengan beragam persoalan dan agenda perjuangan. Perlahan, di tempat itulah dikotomi kerah biru dan kerah putih mulai luntur warnanya.

Kami mulai melihat bahwa persoalan pekerja ternyata jauh lebih besar daripada sekadar warna kerah yang dijadikan illustrasi penyekat. Di balik perbedaan pekerjaan, tempat kerja, tingkat upah, maupun fasilitas yang diterima, ada kepentingan yang sama, mempertahankan martabat, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.

Dari sekian banyak organisasi buruh yang berinteraksi di LBH Jakarta, ada satu organisasi yang secara khusus menarik perhatian kami, mereka adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), yang saat itu dipimpin oleh Ilhamsyah sebagai Ketua Umum dan Damar Panca sebagai Sekretaris Jenderal. Ada sesuatu yang berbeda dari organisasi ini.

Di tengah sebagian aktivis buruh yang merasa organisasinya sudah cukup besar dan cukup kuat, bahkan terkadang memandang sebelah mata pekerja sektor perbankan, KPBI justru menunjukkan sikap yang berbeda. Tidak ada jarak yang terasa antara pekerja kerah biru dan kerah putih. Tidak ada kesan bahwa pekerja sektor jasa keuangan adalah kelompok yang berbeda hanya karena bekerja di gedung perkantoran, menerima upah di atas minimum, atau menikmati fasilitas yang relatif lebih baik.

Para pengurus KPBI begitu terbuka. Seolah tidak ada sekat di antara kami. Bahkan keterbukaan itu terasa lebih kuat dibandingkan yang kami temukan di lingkungan serikat pekerja perbankan itu sendiri. Kenyamanan, upah di atas minimum, berbagai fasilitas, dan lingkungan kerja yang relatif baik, tanpa disadari membuat sebagian pekerja terlena. Kami mulai menyadari bahwa kenyamanan bisa menjadi jebakan ketika seseorang berhenti melihat persoalan pekerja lain di luar lingkungannya.

Bertemu dan berkomunikasi dengan KPBI membuat sentimen sektoral kami hilang entah kemana, magnet persatuan mereka terasa begitu kuat. Bukan sekadar nama atau slogan, tetapi hadir dalam cara mereka memperlakukan pekerja dari berbagai sektor dan latar belakang. Pertemuan-pertemuan di Jalan Diponegoro itu menambah semangat baru. Kami mulai mengajak serikat-serikat pekerja perbankan lainnya untuk datang, berdiskusi, dan mengenal lebih dekat gerakan buruh yang selama ini berada di luar tembok industri jasa keuangan.

Jalan Diponegoro kami rasakan seperti jangkar bagi organisasi-organisasi buruh dan gerakan rakyat. Di tempat itu berbagai kelompok bertemu, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menemukan irisan kepentingan perjuangan. Dari pertemuan-pertemuan itulah kemudian lahir sebuah aliansi yang mempertemukan gerakan buruh dengan berbagai organisasi rakyat lainnya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Aliansi itu kemudian dikenal dengan nama Gerakan Buruh Bersama Rakyat, disingkat GEBRAK.

Energi magnet persatuan yang dimiliki KPBI semakin hari semakin kuat. Mungkin Isaac Newton sendiri akan kesulitan menghitung berapa besar gaya tarik yang kini dimiliki KPBI. Buktinya, semakin banyak organisasi buruh dan gerakan rakyat yang tertarik dan bergabung dalam barisan GEBRAK, dan daya tarik itu perlahan ikut menarik kami ke dalam arus pergerakan yang lebih luas.

Kami pun semakin terpengaruh oleh gerakan KPBI. Dari sana muncul kesadaran bahwa persatuan tidak hanya dibutuhkan di antara pekerja lintas sektor, tetapi juga dimulai dari sektor kami sendiri. Hingga akhirnya, terbentuklah sebuah aliansi di sektor perbankan yang kemudian diberi nama Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan, atau JARKOM SP Perbankan. Sebuah inisiatif dan usulan nama dari Ketua Umum KPBI yang saat itu kami undang ke Surabaya dan bertemu dengan beberapa serikat pekerja sektor perbankan.

JARKOM SP Perbankan menjadi ruang untuk mempertemukan serikat-serikat pekerja perbankan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Kami mulai belajar bahwa kekuatan sebuah serikat tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya, tetapi juga oleh kemampuannya membangun jaringan, menyatukan kepentingan, dan berdiri bersama ketika berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar.

Waktu terus berputar. Di tengah perjalanan itu, para “serigala oligarki” mulai memperlihatkan taringnya. Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Kebijakan itu terasa seperti pukulan keras, kesejahteraan semakin jauh, sementara perlindungan terhadap pekerja terasa semakin rentan. Berbagai aksi penolakan dilakukan. Namun, ketika kami tidak mampu menghentikan itu, muncul kesadaran yang realistis bahwa tidak semua perlawanan dilakukan dengan aksi massa. Ada ruang lain yang dapat dimasuki. Ada medan perjuangan lain yang dapat dipelajari.

Jika kebijakan yang merugikan pekerja lahir dari ruang politik, mengapa perjuangan pekerja harus terus berada di luar ruang politik? Pertanyaan itu perlahan mengubah cara pandang. Para pimpinan buruh mulai menyadari bahwa perjuangan serikat pekerja melalui aksi massa itu penting, tetapi tidak cukup. Diperlukan perjuangan konstitusional lain untuk mempengaruhi kebijakan yang menentukan kehidupan pekerja.

Dari kesadaran itulah Partai Buruh didirikan kembali sebagai kendaraan politik kaum pekerja. KPBI menjadi salah satu organisasi yang ikut menjadi inisiator dalam kelahiran kembali partai tersebut. Masuk ke politik bukan berarti meninggalkan perjuangan buruh. Justru sebaliknya, yaitu mencari jalan lain untuk membawa suara pekerja ke tempat di mana keputusan-keputusan tentang kehidupan mereka dibuat.

Melalui Partai Buruh, KPBI terus berusaha mewujudkan makna “persatuan” yang melekat dalam namanya. Semangat itu pula yang membuat organisasi serikat petani turut bergabung sebagai salah satu organisasi inisiator. Setelah itu, semakin banyak organisasi serikat progresif dan gerakan rakyat yang ikut bergabung dalam Partai Buruh melalui Komite Politik Nasional.

Kami yang berada di sektor jasa keuangan pun memilih untuk mengambil bagian dalam perjuangan ini. Beberapa di antara kami maju dalam proses pencalonan legislatif, sementara yang lainnya mengambil tanggung jawab sebagai pengurus partai. Kami belum tahu sejauh mana perjalanan ini akan membawa kami. Yang kami tahu, satu hal telah berubah.

Kami tidak lagi hanya bertanya bagaimana mempertahankan pekerja dari kebijakan perusahaan. Pertanyaan kami telah bergerak lebih jauh, yaitu “Siapa yang membuat kebijakan itu?” Dan kemudian muncul pertanyaan yang lebih mendasar, “Mengapa kaum pekerja tidak ikut menentukan arah kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri?”

Di situlah keyakinan kami semakin tumbuh. Selama KPBI tetap berada di dalam barisan perjuangan kelas pekerja melalui Partai Buruh, stigma negatif terhadap politik yang selama ini membuat politik terasa tabu bagi kaum buruh, tani, nelayan, dan rakyat miskin menjadi bukan sesuatu yang mustahil untuk dirubah menjadi salah satu pilihan perjuangan kelas pekerja.

Kaum pekerja tidak seharusnya selamanya menjadi objek politik. Kami ingin menjadi subjek. Bersama KPBI, kami ingin memperjuangkan keyakinan bahwa sudah saatnya kelas pekerja duduk di antara mereka yang membuat kebijakan. Bukan sekadar menjadi penonton ketika keputusan tentang kehidupan kami dibuat, tetapi ikut menentukan arah kebijakan dan menyeimbangkan hegemoni oligarki yang selama ini begitu kuat memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.Setiap pemilihan umum bukan semata-mata sebagai pesta demokrasi untuk pergantian kekuasaan, Ia adalah ruang pertarungan gagasan. Ruang untuk mempertemukan kepentingan kelas pemodal dengan kepentingan kelas pekerja. Dan di sanalah perjuangan kelas menemukan bentuknya yang lain.

Kini kami berada dalam satu barisan bersama kawan-kawan dari berbagai sektor di KPBI. Ada lima serikat pekerja dari sektor jasa keuangan telah menjadi bagian dari KPBI, yaitu Serikat Pekerja Jasa Keuangan (SPJK), Serikat Pekerja Allianz, Serikat Karyawan Permata Bank (SiKAP), Serikat Pekerja BPR dan Multifinance (SPBPRM), dan Serikat Pekerja Bank MNC. Lima serikat itu bukanlah akhir dari perjalanan. Di penghujung tahun ini, kami berharap jumlahnya terus bertambah menjadi sepuluh, bahkan lima belas serikat pekerja sektor jasa keuangan yang kemudian bersama-sama membentuk federasi dan berafiliasi dengan KPBI. Bagi kami, setiap satu serikat yang bergabung maka satu pintu lagi terbuka. Pintu bagi pekerja yang menemukan keberanian untuk keluar dari sekat-sekat sektoral. Satu lagi langkah menuju persatuan yang lebih besar.

Kata “Persatuan” dalam nama KPBI mungkin kini bukan lagi sekadar sebuah magnet pemersatu. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah keyakinan. Sebuah harapan. Bahkan, terasa seperti sebuah mukjizat, seolah kata itu telah diberkati oleh Pemilik Alam Semesta untuk satu tujuan mulia, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi kelas pekerja di Indonesia. Mungkin semua ini memang bukan kebetulan. Mungkin semesta telah menyiapkan sebuah rencana terbaik dengan jalan yang panjang, berliku, dan tidak selalu mudah untuk kami lalui. Hingga akhirnya kami berdiri disini, Bersama KPBI.

KPBI !

Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !

Penulis adalah Pendiri Serikat Pekerja Bank Permata, Pendiri Indonesian Banking Union, Pendiri JARKOM SP Perbankan, Ketua Partai Buruh EXCO Kota Bandung, Ketua Umum Serikat Pekerja Jasa Keuangan dan Pendiri Aliansi Pekerja Jasa Keuangan.