“We Are the Working Class”

Kilas Balik Perjalanan KPBI menuju Kongres Ke III

Jakarta, 7-9 Juni 2026

Sejarah tidak pernah berjalan lurus dan tenang. Sejarah adalah medan pertempuran gagasan dan aksi. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari rahim perlawanan terhadap penindasan kapitalistik yang kian nyata.

Kemenangan buruh ternyata tidak bertahan lama. Pengusaha yang sempat terpojok di tahun 2012 mulai merapatkan barisan, menyusun strategi, dan melakukan konsolidasi lewat asosiasi-asosiasi pengusaha dan forum-forum HRD. Memasuki tahun 2014, lanskap politik-ekonomi berubah, dan para pengusaha melancarkan serangan balasan (counter-attack) yang masif namun terstruktur.

Alih-alih menggunakan konfrontasi fisik yang kasar, pengusaha menggunakan narasi baru yang terdengar damai namun mematikan bagi gerakan buruh: “Harmonisasi Hubungan Industrial.” Di balik dalih menciptakan iklim investasi yang kondusif, stabilitas ekonomi, dan hubungan yang “harmonis”, pengusaha melakukan pelemahan terhadap serikat-serikat buruh dengan melakukan PHK dan mengantinya dengan pekerja outsorcing. Disisi yang lain, kepolisian melarang aksi-aksi gruduk pabrik dengan ancaman akan dikriminalisasi.

Karena di hadapan pengusaha yang didukung penguasa, serikat buruh mulai melemah dan buruh yang terpecah-belah mudah untuk dikalahkan. Komite Persiapan – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) didirikan dengan keyakinan kokoh: hanya dengan persatuan, kelas buruh akan memiliki kekuatan dalam bertahan maupun dalam melakukan perlawanan. Kita tidak memiliki modal, kita tidak memiliki mesin, kita tidak memiliki hukum, tetapi kita memiliki JUMLAH dan kita memiliki PERSATUAN!

Di tengah proses pembentukan wadah persatuan ini, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang mencekik: PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Regulasi ini mengunci upah buruh dalam formula murah dan merampas hak negosiasi serikat. Konsolidasi KP-KPBI bergerak makin gencar melalui rapat-rapat akbar dan demonstrasi melawan rezim upah murah. Pada Oktober 2015, di bawah kepemimpinan kolektif Ilham Syah dan Damar Panca Mulya bersama dengan Konfederasi lain membentuk Gerakan Buruh Indonesia (GBI) mengambil langkah berani dengan melakukan aksi besar di depan Istana Merdeka dan membentuk Komite Pemogokan di setiap kawasan industri.

Perlawanan di jalanan menyadarkan kaum buruh bahwa perjuangan ekonomi (upah dan status kerja) tidak akan pernah cukup selama regulasi masih dibuat oleh pengusaha. Kesadaran ini melahirkan semboyan bersejarah: “Saatnya Kaum Buruh Memimpin Gerakan Rakyat dengan Partai Politiknya Sendiri.” KP-KPBI melebur bersama elemen Gerakan Buruh Indonesia (GBI). Mereka bersepakat mematangkan kekuatan dengan mendeklarasikan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dirancang secara sadar sebagai jembatan menuju lahirnya sebuah Partai Buruh—sebuah wadah politik yang melibatkan konfederasi, federasi, serikat pekerja, hingga elemen gerakan rakyat lainnya.

Setahun setelah penempaan di jalanan, embrio perjuangan itu akhirnya mengkristal secara resmi. Pada 2-4 September 2016, KPBI menggelar Kongres Pertamanya. Di momen inilah, KPBI meneguhkan dirinya sebagai Konfederasi. Konfederasi ini berfungsi sebagai alat perlawanan dan pertahanan kelas buruh untuk memperbaiki nasib dan merebut hak-hak yang dirampas.

Enam tahun berselang dari kongres I, tantangan zaman semakin berat, namun kesadaran kelas buruh semakin matang. Pada Kongres Kedua KPBI di Jakarta (28-30 Januari 2022), KPBI melakukan lompatan kualitatif yang fundamental. KPBI dengan tegas menyatakan: “We are the working class”. Pernyataan ini adalah penegasan identitas gerakan kelas buruh yang progresif. KPBI tidak lagi sekadar bertahan dari gempuran kebijakan, tetapi siap menyerang balik ke jantung kekuasaan dengan terlibat penuh dalam pembentukan Partai Buruh sebagai alat perjuangan politik kelas buruh.

Dan kini, kita menunggu hari akan tiba Kongres III dengan Tema: “Menangkan Politik Kelas Pekerja Dan Bangun Kemandiran Ekonomi.” Menangkan Politik Kelas Pekerja, artinya kelas buruh harus memiliki posisi tawar politik yang kuat. Kebijakan publik (seperti UU Ketenagakerjaan, sistem pengupahan, dan jaminan sosial) tidak akan pernah berpihak pada buruh jika buruh tidak mengonsolidasikan kekuatannya untuk memengaruhi atau masuk ke dalam ruang pembuatan kebijakan. Di sinilah fungsi strategis slogan “Menangkan Politik Kelas Pekerja” diuji. Buruh harus mengubah momentum seremonial menjadi momentum akuntabilitas. Capaian tuntutan atas Daycare, Perumahan, Satgas PHK dan kesejahteraan buruh harus dijadikan alat posisi tawar untuk menagih janji Presiden.

Membangun Kemandirian Ekonomi bagi konfederasi buruh adalah langkah strategis agar organisasi tidak hanya bergantung pada iuran anggota, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri, menyejahterakan anggota, dan membiayai perjuangan kelas secara berkelanjutan. Disinilah peran Koperasi Konsumen dan Distribusi, Unit Usaha Strategis, serta  Konsep “Worker Pay” (pembayaran pekerja/buruh) yang diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi transaksi memiliki potensi luar biasa sebagai katalisator ekonomi mandiri, baik bagi individu pekerja maupun ekosistem ekonomi lokal secara makro.

Sebagai penutup, kami ucapkan selamat berkongres yang ke-III kepada Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Semoga momentum besar ini berjalan dengan lancar, demokratis, dan penuh khidmat. Besar harapan kita semua agar Kongres ini melahirkan keputusan-keputusan strategis serta program kerja yang progresif dan bermanfaat nyata—tidak hanya bagi seluruh anggota KPBI, tetapi juga demi kesejahteraan kaum buruh dan rakyat Indonesia secara luas. Selamat berjuang dan semoga sukses!”

Azmir Zahara