Menegaskan Posisi: KPBI Tetapkan Garis Politik Baru untuk Perlawanan dan Kedaulatan Buruh

JAKARTA – Di tengah arus kapitalisme global yang kian menekan dan ketidakpastian ekonomi domestik, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) merilis Garis Politik sebagai kompas perjuangan organisasi. Dokumen ini menegaskan posisi KPBI sebagai alat pertahanan dan perlawanan kelas buruh dalam menghadapi eksploitasi sistemik yang dilakukan oleh korporasi transnasional dan Oligarki.

Menjawab Krisis Global dan Domestik

Dalam garis politiknya, KPBI menyoroti bahwa Indonesia saat ini masih terjebak sebagai low-cost production hub, atau penyedia lokasi produksi murah bagi kepentingan modal asing. Ketergantungan pada investasi asing yang tidak dibarengi dengan kedaulatan ekonomi membuat posisi tawar kelas buruh melemah, terutama di tengah maraknya praktik union busting dan fleksibilitas pasar kerja.

 Gerakan buruh tidak boleh lagi terjebak dalam rutinitas seremonial. Kita memerlukan kelincahan (agility) dan daya tahan (resilience) untuk melakukan intervensi kebijakan yang nyata.

KPBI SEBAGAI ALAT PERTAHANAN DAN PERLAWAN KELAS BURUH

Di dalam sistem masyarakat kapitalis, berlaku sebuah pertentangan pokok yang tidak dapat didamaikan antara pemilik modal (kapitalis) dan kaum buruh. Pertentangan ini pada dasarnya merupakan perebutan atas nilai lebih. Menggunakan instrumen negara serta kepemilikan modal, kaum pemodal berupaya menghisap nilai lebih sebanyak-banyaknya dengan menekan upah serendah mungkin, memperpanjang jam kerja, dan terus memperbarui alat produksi demi keuntungan sepihak.

Di sinilah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) hadir menempatkan dirinya. KPBI berfungsi sebagai wadah perlawanan dan organisasi massa yang mengonsolidasikan kekuatan buruh demi mengurangi cengkeraman nilai lebih dari tangan kapitalis.

Tugas utama KPBI adalah memperjuangkan perbaikan nasib buruh dalam lingkaran masyarakat kapitalis. Perjuangan ini berfokus pada persoalan-persoalan yang mempengaruhi kehidupan kaum buruh.

Enam Program Minimum Perjuangan

Sebagai wujud pertahanan kelas, KPBI merumuskan enam program minimum yang menjadi fondasi perjuangan mereka ke depan Program Minimum yang berfokus pada perwujudan yang diantaranya; Kerja Layak, Industrilisasi Nasional, Nasionalisasi Aset Strategis, Reforma Agraria Sejati, Redistribusi Kekayaan Negara dan Konglomerat, Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara;

1. Kerja Layak: Menuntut kenaikan upah, kepastian kerja (menolak outsourcing), perlindungan K3, hak perumahan, serta perlindungan ketat terhadap serikat buruh.

2. Industrialisasi Nasional: Mendorong hilirisasi yang dikelola negara, bukan oleh konglomerasi, melalui skema Kawasan Industri Khusus BUMN berbasis zonasi.

3. Nasionalisasi Aset Strategis: Pengambilalihan aset-aset vital oleh negara untuk dikelola di bawah kontrol rakyat demi kemandirian energi dan pangan.

4. Reforma Agraria Sejati: Redistribusi tanah objek reforma agraria kepada petani dan buruh tani untuk memutus rantai kemiskinan di pedesaan.

5. Redistribusi Kekayaan: Mendorong pajak progresif bagi korporasi dan pengesahan UU Perampasan Aset untuk kesejahteraan umum.

6. Pemenuhan Hak Dasar: Menjamin pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pangan gratis bagi kelas pekerja.

Situasi Nasional

Terkait arah politik nasional, KPBI menegaskan akan mengambil sikap kritis dan dialektis. Melalui Komite Politik Nasional (Kompol-Nas), KPBI akan memperkuat Partai Buruh sebagai alat perjuangan politik mandiri.

Garis Politik KPBI ini akan menjadi kompas bagi arah perjuangan kelas pekerja dan sekaligus sebagai panduan dalam menjalankan kerja-kerja politik DEN KPBI yang telah dirumuskan serta ditetapkan di dalam kongres KPBI ke III. Segala tindak-tanduk Konfederasi maupun Federasi yang berafiliasi dengan KPBI haruslah tegak lurus terhadap Garis Politik KPBI, sehingga sikap politik KPBI lebih terarah dan tegas terhadap rezim yang sedang berkuasa. Adakalanya kita beriiringan dalam menjalankan mandate konstitusional dan adakalanya kita bersikap tegas dan berhadap-hadapan (Vis a Vis) secara prinsip kepada pemerintahan Prabowo – Gibran apabila kebijakan yang dilahirkan bertentangan dengan Garis Politik KPBI.

Sumber:

• Dokumen Garis Politik KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia)