JAKARTA — Sabtu, 08 Agustus 2026. Konfederasi Persat Buruh Indonesia (KPBI) resmi menggelar Rapat Pleno dan Rapat Kerja Dewan Eksekutif Nasional (DEN). Agenda ini diselenggarakan tempatnya di Aula Khanah KPA, untuk menurunkan hasil dan keputusan strategis Kongres ke dalam program kerja konkret yang terukur demi memperkuat konsolidasi gerakan buruh di tingkat nasional.
Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menegaskan bahwa kepengurusan DEN periode ini diisi oleh jajaran yang memiliki spesifikasi dan penguasaan bidang khusus untuk mengeksekusi garis-garis program umum organisasi. Meski representasi federasi sudah sangat luas, ia menekankan pentingnya membangun mekanisme koordinasi internal yang efektif, mengingat keberagaman domisili para pengurus.
“Program-program kerja yang disusun oleh masing-masing bidang harus mengarah pada percepatan pembesaran kekuatan kelas pekerja. Di tengah situasi ekonomi-politik yang terus menggerus hak-hak pekerja, KPBI harus memperluas basis massanya ,” ujar Ilhamsyah dalam sambutannya.
Indikator Utama dan Perubahan Pola Kerja
Peningkatan Kualitas Internal & Kaderisasi: Kaderisasi harus berkualitas dan menyebar merata dari pimpinan pusat, cabang, hingga tingkat Pengurus Unit Kerja (PUK).
Perluasan Basis Anggota; Setiap program—baik advokasi, pendidikan, maupun propaganda media—harus menghasilkan output berupa perluasan organisasi dan penambahan jumlah anggota.
Selain itu, KPBI juga melakukan transformasi tata kelola organisasi dengan mengubah pola kerja berbasis lisan menjadi berbasis data dan tertulis. Seluruh kompilasi capaian akan dilaporkan secara berkala sebagai bahan evaluasi tahunan secara menyeluruh
Sikap Terhadap RUU Ketenagakerjaan dan Konsolidasi Gerakan
Menghadapi tantangan regulasi, KPBI menyoroti pengawalan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang akan menentukan nasib kelas pekerja ke depan. Ilhamsyah mengingatkan agar diskursus isu ini tidak hanya berhenti di tingkat elit serikat, melainkan harus meresap hingga ke basis bawah. KPBI juga menegaskan kesiapannya untuk mengambil langkah ekstrem seperti aksi massa dan mogok kerja apabila usulan krusial buruh tidak diakomodasi oleh pembuat kebijakan. Dalam dinamika antar-organisasi, KPBI memilih posisi politik untuk mendorong sinergi dan menghindari perdebatan terbuka yang dapat memperlemah posisi tawar buruh di mata publik.
KPBI juga menegaskan kesiapannya untuk mengambil langkah ekstrem seperti aksi massa dan mogok kerja apabila usulan krusial buruh tidak diakomodasi oleh pembuat kebijakan. Dalam dinamika antar-organisasi, KPBI memilih posisi politik untuk mendorong sinergi dan menghindari perdebatan terbuka yang dapat memperlemah posisi tawar buruh di mata publik.
Strategi Politik Menuju 2029
Di sektor politik, KPBI secara konsisten mendorong perjuangan melalui Partai Buruh untuk menempatkan kader-kader terbaik ke dalam struktur kekuasaan. Persiapan menuju kontestasi politik 2029—baik tingkat DPRD, DPR RI, hingga Pilkada—mulai dicicil sejak dini melalui pemetaan daerah pemilihan (dapil) prioritas atau “daerah merah” yang merupakan basis kekuatan KPBI. Pembangunan organisasi di daerah tersebut akan disinergikan langsung dengan perluasan pengaruh Partai Buruh. Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh bidang di DEN KPBI untuk menyinkronkan program, mengoptimalkan sumber daya, serta menyusun langkah kerja nyata demi kesejahteraan kelas pekerja.
Get The Union Briefing
One clear organizing tactic, one bargaining insight, and one worker-rights resource every week.
Subscribe